TIMES LUMAJANG, MAGELANG – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak para kepala daerah untuk lebih kreatif dalam mencari skema pembiayaan pembangunan.
Kepada kepala daerah yang mengikuti retret pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah daerah tidak harus sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Sri Mulyani, ada berbagai alternatif pendanaan yang bisa dijalin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Ia mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menerapkan skema inovatif dalam membiayai pembangunan. Namun, ia juga menyadari bahwa langkah ini membutuhkan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan.
Jika pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBN atau APBD, lanjutnya, prosesnya bisa sangat lama karena bergantung pada kondisi keuangan negara.
“Di banyak negara, pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya bersumber dari APBD atau APBN. Kalau hanya menunggu anggaran pemerintah, realisasinya bisa sangat lambat,” ujarnya dalam sesi Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Minggu (23/2/2025).
Sri Mulyani mencontohkan beberapa sektor yang dapat menggunakan skema pembiayaan alternatif, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit. Menurutnya, selama infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat ekonomi dan menghasilkan pendapatan, maka kerja sama dengan swasta bisa menjadi solusi yang efektif.
“Swasta sebenarnya bisa ikut membangun dengan memanfaatkan instrumen pembiayaan kreatif,” imbuhnya.
Untuk mendukung inovasi dalam pembiayaan daerah, Kementerian Keuangan telah menyediakan berbagai instrumen keuangan yang dapat digunakan. Dengan pemanfaatan yang tepat, keterbatasan APBD tidak akan menjadi penghalang bagi daerah untuk tetap membangun. Meski demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa diperlukan kerja keras, komitmen, serta pemahaman yang baik mengenai aspek keuangan.
Jika kepala daerah merasa ragu dalam menerapkan skema pembiayaan inovatif, ia menyarankan agar berkonsultasi dengan pihak terkait, termasuk Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun aparat penegak hukum.
Ia memastikan bahwa selama kebijakan yang diambil bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan, maka pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh.
“Kita semua bisa bekerja bersama untuk membangun daerah dengan cara yang lebih inovatif, selama kebijakan yang diambil benar-benar bertujuan menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan,” tuturnya.
Sri Mulyani berharap, retret yang diselenggarakan Kemendagri ini menjadi ajang bagi kepala daerah untuk saling bertukar pengalaman serta menemukan instrumen pembiayaan yang dapat dikolaborasikan. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus memberikan dukungan kepada daerah dalam mengelola keuangan, baik dari APBN maupun APBD, guna mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kami di Kementerian Keuangan akan selalu mendukung kepala daerah agar sukses membangun wilayahnya, serta memastikan keuangan negara digunakan secara optimal demi kemajuan Indonesia,” ucapnya. (*)
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Sri Mulyani Dorong Inovasi Pembiayaan Pembangunan bagi Kepala Daerah
Pewarta | : A Riyadi |
Editor | : Wahyu Nurdiyanto |