TIMES LUMAJANG, JAKARTA – Demi memperjuangkan kebebasan Palestina dan memprotes perang di Gaza, dokter dan paramedis di Swiss melakukan mogok makan sejak Senin (8/9/2025) kemarin di luar parlemen.

Para Medis itu menuntut pemerintah mereka untuk menerapkan sanksi terhadap Israel atas dugaan pelanggaran hukum internasional dan untuk mengakui negara Palestina.

Mereka mendesak negaranya untuk mengambil sikap lebih kritis terhadap perlakuan Israel terhadap daerah kantong Palestina tersebut.

Swiss telah mengutuk beberapa tindakan Israel dalam konflik tersebut, seperti serangan terhadap sebuah rumah sakit bulan lalu, tetapi menahan diri dari langkah-langkah yang lebih kuat yang diminta oleh para pengunjuk rasa seperti menjatuhkan sanksi terhadap Israel atau mengakui negara Palestina.

Petugas medis itu juga telah mendaftar untuk berunjuk rasa di luar gedung parlemen secara berpasangan dengan mengenakan stetoskop dan tunik medis yang dibasahi bercak merah darah.

Mereka akan secara bergiliran berpuasa selama 24 jam dengan sistem estafet sepanjang sesi parlemen bulan September ini.

"Dulu jubah putih itu untuk melindungi kita. Sekarang, kalau mau menyelamatkan nyawa, kita harus melepasnya, dan itu tidak bisa ditoleransi, dan tidak bisa ditoleransi lagi karena kita tidak bereaksi terhadapnya," kata Profesor Pietro Majno-Hurst, seorang ahli bedah dan anggota Serikat Pekerja Kesehatan Swiss Melawan Genosida.

Protes paramedis Swiss ini  menyusul aksi di universitas-universitas Swiss dan protes lainnya di akhir pekan saat kelaparan melanda sebagian wilayah Gaza.

"Kita bisa bilang pemerintah saat ini diam, tidak aktif, bisa dibilang agak pengecut, dan sangat kurang berani. Dan saya pikir hari ini, saatnya untuk perubahan," tambah Direktur Pusat Studi Kemanusiaan Jenewa, Profesor Karl Blanchet yang ikut serta dalam protes tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Swiss, Nicolas Bideau mengatakan Swiss "sangat prihatin" dengan situasi kemanusiaan di Gaza dan berulang kali menyerukan gencatan senjata dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.

"Dewan Federal meyakini bahwa pengakuan negara Palestina merupakan bagian dari prospek perdamaian abadi berdasarkan solusi dua negara," tambahnya.

Swiss, yang memiliki hubungan dekat dengan Israel tetapi memiliki tradisi netralitas, telah menyamai sanksi Uni Eropa terhadap Rusia terkait Ukraina, yang memicu tuduhan standar ganda oleh beberapa kritikus.

Bideau mengatakan, bahwa Swiss tidak memiliki otonomi hukum terkait kebijakan sanksi dan hanya dapat menandingi kebijakan PBB atau mitra dagang utama, yang sejauh ini menahan diri untuk tidak menjatuhkan sanksi atas perang Gaza

Swiss mengutuk beberapa tindakan Israel dalam perang di Gaza, seperti serangan terhadap sebuah rumah sakit bulan lalu, tetapi menahan diri untuk tidak mengambil langkah-langkah yang lebih ketat seperti yang dituntut oleh para pengunjuk rasa, seperti menjatuhkan sanksi kepada Israel atau mengakui negara Palestina.

Paramedis termasuk pata dokter Swiss yang ikut serta dalam protes tersebut mengenakan stetoskop dan pakaian medis yang diwarnai dengan bercak merah darah untuk menggambarkan penderitaan warga sipil di Gaza, dan telah memutuskan untuk mogok makan secara bergantian secara berurutan sepanjang sesi parlemen bulan September. (*)